MATERI BIMTEK 2026
BIDANG PERTANAHAN :
Konflik pertanahan merupakan masalah yang sangat pelik dan seringkali menimbulkan sengketa berkepanjangan Beberapa konflik yang terjadi diantaranya sengketa tapal batas, tumpang tindih, tanah hibah, warisan, masyarakat hukum adat dan sebagainya. Masalahan pertanahan yang ada tidaklah mudah untuk diselesaikan, bahkan sudah selesaipun masih menyisahkan persoalan-persoalan, melihat permasalahan yang ada mau tidak mau harus diselesaikan secara bijak sehingga tidak menimbulkan persolan baru.
Penyajian Materi Akan di Sampaikan Oleh Narasumber/Pengajar Yang Berpengalaman dan Memiliki Kompetensi sesuai subtansi Bimtek :
| 1 | BIMTEK PENINGKATAN KOMPETENSI APARATUR PEMERINTAH DAN PEMANGKU KEPENTINGAN TERKAIT AGRARIA UNTUK MENGELOLA MASALAH DAN KONFLIK PERTANAHAN, ADMINISTRASI, PENGADAAN TANAH SESUAI ATURAN TERBARU (SEPERTI PP NO. 19 TAHUN 2021 DAN PERMENDAGRI NO. 14 TAHUN 2025) |
| 2 | BIMTEK PENEGASAN BATAS DAERAH SESUAI PERMENDAGRI 141 TAHUN 2017 (PENGUKURAN DAN PEMETAAN) |
| 3 | BIMTEK ADMINISTRASI PERTANAHAN & PENGADAAN TANAH PEMERINTAH DAERAH |
| 4 | BIMTEK PENYELESAIAN SENGKETA TANAH/LAHAN PEMERINTAH DAERAH |
| 5 | BIMTEK EVALUASI LAHAN BERBASIS GIS/ARCGIS |
| 6 | BIMTEK PENYELENGARAAN PENGADAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM BERDASARKAN PP. NOMOR 19 TAHUN 2021. |
| 7 | BIMTEK PENGELOLAAN PAJAK PBB P2 SERTA ANALISIS ZONA NILAI TANAH (ZNT) DAN NILAI INDIKASI RATA – RATA. |
| 8 | BIMTEK PENCATATAN DAN OPTIMALISASI ADMINISTRASI PERTANAHAN. |
| 9 | BIMTEK ADMINISTRASI PERTANAHAN DAN MANAJEMEN PENGADAAN TANAH SERTA PENYELESAIAN SENGKETA PERTANAHAN. |
| 10 | BIMTEK PENANGANAN KONFLIK DAN PENYELESAIAN SENGKETA PERTANAHAN |
| 11 | BIMTEK PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 16 TAHUN 2021 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UUD NOMOR 28 TAHUN 2002 TENTANG BANGUNAN GEDUNG. |
| 12 | BIMTEK ANALISIS ZONA NILAI TANAH DAN NILAI INDIKASI RATA – RATA. |
| 13 | BIMTEK PENINGKATAN TUPOKSI APARATUR PEMERINTAHAN DAERAH CAMAT SELAKU PEMBUAT AKTE TANAH ( PPAT ) DALAM PERTANAHAN. |
| 14 | BIMTEK PENANGANAN MASALAH DAN KONFLIK PERTANAHAN. |
| 15 | BIMTEK PENYUSUNAN APBD & STANDAR BIAYA MASUKAN (SBM) UNTUK PERTANAHAN. |
| 16 | BIMTEK ANALISIS ZONA NILAI TANAH (ZNT). |
| 17 | BIMTEK INTEGRASI DATA PERTANAHAN DENGAN SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH. |
| 18 | BIMTEK MANAJEMEN PENGADAAN TANAH UNTUK INFRASTRUKTUR PUBLIK. |
| 19 | BIMTEK ADMINISTRASI PERTANAHAN DAN PENGADAAN TANAH (SESUAI PERATURAN TERBARU, MISAL PERMEN ATR NO. 19 TAHUN 2021). |
| 20 | UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH. |
| 21 | UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1960 TENTANG POKOK-POKOK AGRARIA. |
| 22 | PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BPN TERKAIT REGULASI PERTANAHAN TERBARU. |
| 23 | BIMTEK PENGUATAN TATA KELOLA LAHAN MENUJU ADMINISTRASI AGRARIA MODERN |
| 24 | BIMTEK ANALISIS ZONA NILAI TANAH (ZNT) DAN NILAI INDIKASI RATA-RATA (NIR) |
| 25 | BIMTEK PENGADAAN TANAH SESUAI PERMEN ATR NO. 19 TAHUN 2021 |
| 26 | BIMTEK KOMPONEN YURIDISE MEMEGANG KENDALI UTAMA DALAM ADMINISTRASI PERTANAHAN UNTUK MENDAPATKAN KEPASTIAN HAK ATAS TANAH |
| 27 | BIMTEK KOMPONEN REGULATORE YANG PENTING UNTUK DIHUBUNGKAN DENGAN PEMBANGUNAN DAN PENGGUNAAN LAHAN |
| 28 | BIMTEK MANAJEMEN INFORMASI UNTUK MEMBERI BERBAGAI KELENGKAPAN DATA |
| 29 | BIMTEK DAN KOMPONEN FISKAL LEBIH MENGUTAMAKAN PADA PEMBERIAN PAJAK LAHAN YANG MENUNJANG PEREKONOMIAN |
