BIMTEK KEUANGAN DAERAH | Lembaga Bimtek 2026

MATERI BIMTEK 2026

BIMTEK KEUANGAN DAERAH :

Bimtek Keuangan Merupakan Kegiatan Pelatihan Yang Berhubungan Dengan Pengelolaan Keuangan Secara Teknis dan Terorganisir dan Bertujuan Untuk Membantu Meningkatkan Kinerja Individu, Lembaga, Maupun Instansi Pemerintah Khususnya di Bidang Keuangan .

Teknis Pengelolaan Keuangan Semakin Berkembang Pesat Oleh Karna Itu Kemampuan dan Kapasitas Pengelola Keuangan Perlu Terus di Tingkatkan Agar Senantiasa Dapat Memahami Aspek – Aspek Yang Berkaitan Dengan Pengelolaan Keuangan.

Penyajian Materi Akan di Sampaikan Oleh Narasumber/Pengajar Yang Berpengalaman dan Memiliki Kompetensi sesuai subtansi Bimtek :

1	BIMTEK PENERAPAN KEBIJAKAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH BERBASIS SISTEM INFORMASI PEMERINTAH DAERAH (SIPD-RI) REGENERASI TERBARU
2	BIMTEK PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN SEKTOR KEUANGAN SESUAI PP NO 43 TAHUN 2025
3	BIMTEK PMK NOMOR 32 TAHUN 2025 PENYUSUNAN STANDAR BIAYA MASUKAN (SBM) TAHUN ANGGARAN 2026 UNTUK SKPD DAN INSTANSI PEMERINTAH
4	BIMTEK KOMPREHENSIF PENYUSUNAN (LRA) DAN (CALK) DALAM LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH TERDEPAN
5	BIMTEK PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAERAH BERBASIS SISTEM INFORMASI PEMERINTAHAN DAERAH (SIPD-RI)
6	BIMTEK PERENCANAAN, PENGANGGARAN, PENATAUSAHAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN DAERAH TERINTEGRASI SIPD RI
7	BIMTEK APLIKASI SISTEM INFORMASI KEUANGAN DAERAH (SIKD).
8	BIMTEK AKUNTANSI DAN PELAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN DAERAH (AKLAP) BERBASIS SISTEM INFORMASI PEMERINTAH DAERAH (SIPD).
9	BIMTEK PEDOMAN/PRAKTEK PENGGUNAAN APLIKASI SISTEM INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH (SIPD – RI).
10	BIMTEL SIPD – RI SERTA RENCANA KERJA SKPD DAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
11	BIMTEK SISTEM INFORMASI KEUANGAN DAERAH (SIKD) SERTA PENERAPAN APLIKASI F-MIS DAN CMS DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN PEMERINTAH.
12	BIMTEK PENERAPAN APLIKASI F-MIS DAN CMS DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN PEMERINTAH.
13	BIMTEK IMPLEMENTASI PENATAUSAHAAN KEUANGAN PADA APLIKASI FIMS (SIMDA N-G).
14	BIMTEK TATA CARA PENYUSUNAN CATATAN HASIL REVIU (CHR) DAN LAPORAN HASIL REVIU (LHR) SERTA LAPORAN REVIU KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH BERBASIS AKRUAL
15	BIMTEK ADMINISTRASI PEMERINTAH DAERAH TERKAIT LAKIP, RENSTRA, MANAJEMEN ASET, DAN PENGELOLAAN KEUANGAN BENDAHARA PENGELUARAN SKPD SERTA PENERAPAN BERBASIS AKRUAL DALAM LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PEMDA
16	BIMTEK PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS DAN SOSIALISASI PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 119 TAHUN 2023
17	BIMTEK PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN KARTU KREDIT PEMERINTAH DAERAH DALAM PELAKSANAAN APBD BERDASARKAN PERMENDAGRI NOMOR 79 TAHUN 2022.
18	BIMTEK PEDOMAN TEKNIS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH BERDASARKAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 77/2020.
19	BIMTEK MEKANISME TRANSFER DAU DARI PUSAT KE DAERAH
20	BIMTEK CALK DAN LRA PANDUAN LENGKAP LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH BEBAS TEMUAN BPK
21	BIMTEK LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN UANG PERSEDIAAN (UP) DAN TAMBAH UANG (TU)
22	BIMTEK ADMINISTRASI KEUANGAN DAN PERENCANAAN SERTA PROSES AKUNTANSI BAGI PA,PPTK,PPK DAN BENDAHARA BERDASARKAN DENGAN PERMENDAGRI NOMOR 77 TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH.
23	BIMTEK IMPLEMENTASI EFEKTIF UNTUK PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PERENCANAAN DAERAH YANG AKUNTABEL
24	BIMTEK PENYUSUNAN LRA DAN CALK SEBAGAI KUNCI AKUNTABILITAS LAPORAN KEUANGAN
25	BIMTEK PENYUSUNAN ANGGARAN DAN PENGENDALIAN BIAYA
26	BIMTEK MANAJEMEN RISIKO PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
27	BIMTEK TATA KELOLA KEUANGAN DAERAH YANG EFISIEN, TRANSPARAN DAN BEBAS RISIKO
28	BIMTEK SHSR SESUAI PERPRES NO 72 TAHUN 2025
29	BIMTEK TUGAS DAN FUNGSI BUD/KUASA BUD, PA/KPA, PPK DAN BENDAHARA DALAM PELAKSANAAN PENGGUNAAN KARTU KREDIT PEMERINTAH DAERAH
30	BIMTEK PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN SESUAI SAK EP (STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN ENTITAS PRIVAT)
31	BIMTEK OPTIMALISASI PERAN DISTRIK DALAM PENGAWASAN KEUANGAN DESA/KAMPUNG
32	BIMTEK BENDAHARA SKPD DAN PPK DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
33	BIMTEK PENYUSUNAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN INSTANSI PEMERINTAH
34	BIMTEK MEKANISME PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL DAN HIBAH YANG BERSUMBER DARI APBD PASCA TERBITNYA PERMENDAGRI NO 99 TAHUN 2019
35	BIMTEK PROSES AKUNTANSI BAGI PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN (PPK) DAN BENDAHARAWAN SKPD DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
36	BIMTEK PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN PUSAT (PEMERINTAH PUSAT)
37	BIMTEK TATA CARA PENGGUNAAN KARTU KREDIT PEMERINTAH (KKPD) DALAM PELAKSANAAN APBD
38	BIMTEK AUDIT LKPD (LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH DALAM KERANGKA PERTANGGUNGJAWABAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DAN PENGAWASAN KEUANGAN SERTA STRATEGI PEMERIKSAAN DAN KINERJA PEMERINTAH DAERAH
39	BIMTEK IMPLEMENTASI KEPMENDAGRI NO. 900.1.155-3406 TAHUN 2024 – TENTANG HASIL VERIFIKASI, VALIDASI, DAN INVENTARISASI PEMUTAKHIRAN KLASIFIKASI, KODEFIKASI, DAN NOMENKLATUR PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN KEUANGAN DAERAH
40	BIMTEK PENYUSUNAN DAN PANATAUSAHAAN KEUANGAN BERBASIS DIGITAL
41	BIMTEK SOSIALISASI PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAERAH DENGAN APLIKASI SIMDA KEUANGAN.
42	BIMTEK IMPLEMENTASI DAN KEBIJAKAN PENGELOLAAN DANA OTONOMI KHUSUS
43	BIMTEK PROSEDUR PENATAUSAHAAN DANA APBN YANG DIKELOLA OLEH PEMERINTAH DAERAH DAN PERTANGGUNGJAWABANNYA OLEH BENDAHARA PENGELUARAN
44	BIMTEK PENERAPAN KODE REKENING BELANJA BERBASIS AKRUAL PEMERINTAH DAERAH
45	BIMTEK REVIU LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
46	BIMTEK STANDAR BIAYA MASUKAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 39 TAHUN 2024
47	BIMTEK TATA CARA PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN INSTANSI PEMERINTAH DAERAH
48	BIMTEK PENGELOLAAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT BERBASIS APLIKASI SAKTI (PEMERINTAH PUSAT, BUMN, BLU)
49	BIMTEK PENATAUSAHAAN KEUANGAN BAGI BENDAHARA UMUM DAERAH
50	BIMTEK PENYUSUNAN APBD TAHUN 2026 SESUAI SIPD DAN PERMENDAGRI TERBARU
51	BIMTEK PENYUSUNAN STANDAR SATUAN HARGA (SSH) DAN ANALISA STANDAR BIAYA (ASB)
52	BIMTEK PENGELOLAAN TKDD (TRANSFER KE DANA DESA DAN DAERAH)
53	BIMTEK KMK NOMOR 29 TAHUN 2025 TENTANG PENYESUAIAN RINCIAN ALOKASI TKD MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA TA 2025 DALAM RANGKA EFISIENSI BELANJA DALAM PELAKSANAAN APBD DAN APBN
54	BIMTEK IMPLEMENTASI INPRES NOMOR 1 TAHUN 2025 TENTANG EFISIENSI BELANJA DALAM PELAKSANAAN APBD DAN APBD
55	BIMTEK PENYUSUNAN DPA DAN RKA INSTANSI PEMERINTAH
56	BIMTEK PENGELOLAAN PERPAJAKAN DAN KEUANGAN UNTUK BENDAHARA PEMERINTAH
57	BIMTEK KEBIJAKAN PUBLIK TERHADAP PENYUSUNAN KAJIAN DAMPAK EKONOMI
58	BIMTEK PENYUSUNAN TARIF TRANSPORTASI BERBASIS KOMPETENSI
59	BIMTEK PENINGKATAN KAPASITAS KINERJA APARATUR PEMERINTAH DALAM PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN DAERAH SERTA STRATEGIS MENGHADAPI AUDIT DALAM PENYUSUNAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGELOLAAN KEUANGAN.
60	BIMTEK PEMBERIAN SUMBER PENERIMAAN DAERAH BERUPA PAJAK RETRIBUSI BERDASARKAN UNDANG – UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2022 TENTANG HUBUNGAN KEUANGAN ANTARA PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH (UU. HKPD 2022).
61	BIMTEK PENGELOLAAN DANA TRANSFER KE DAERAH (TKD) BERDASARKAN UNDANG – UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2022 TENTANG HUBUNGAN KEUANGAN ANTARA PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH (UU. HKPD 2022).
62	BIMTEK PENGELOLAAN KEUANGAN BERBASIS SAKTI UNTUK MEWUJUDKAN SISTEM PERBENDAHARAAN YANG HANDAL DAN AKUNTABEL.
63	BIMTEK OPNAME KAS, PERSEDIAAN, DAN ASET OPD
64	BIMTEK PENERAPAN SISTEM AKUNTANSI DAERAH DAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN SEBAGAI WUJUD REFORMASI KEUANGAN DAERAH
65	BIMTEK SIMKU (APLIKASI SISTEM INFORMASI MANAJEMEN KEUANGAN)
66	BIMTEK E-AUDIT / SIMWAS (APLIKASI SISTEM INFORMASI MANAJEMEN PENGAWASAN / AUDIT INTERNAL)
67	BIMTEK STANDAR HARGA SATUAN REGIONAL DALAM PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH BERDASARKAN PERPRES NOMOR 53 TAHUN 2023
68	BIMTEK PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH BAGI PENGGUNA ANGGARAN, KUASA PENGGUNA ANGGARAN, PPK SKPD, PPTK, DAN BENDAHARA SESUAI DENGAN PERMENDAGRI NOMOR 77 TAHUN 2020.
69	BIMTEK SOSIALISASI PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 12 TAHUN 2019.
70	BIMTEK KLASIFIKASI, KODEFIKASI DAN NOMENKLATUR PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN KEUANGAN DAERAH BERDASARKAN PERMENDAGRI NOMOR 90 TAHUN 2019.
71	BIMTEK PENGELOLAAN KEUANGAN BAGI BENDAHARA PENERIMA DAN BENDAHARA PENGELUARAN SERTA TATA CARA PENATAUSAHAAN DAN PENYUSUNAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA SERTA PENYAMPAIANNYA
72	BIMTEK PMK RI NOMOR 212/PMK.07/2022 INDIKATOR TINGKAT KINERJA DAERAH DAN KETENTUAN UMUM YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA
73	BIMTEK IMPLEMENTASI KEBIJAKAN E-GOVERNMET DAN TRANSAKSI NON TUNAI PADA PENGELOLAAN KEUANGAN SKPD
74	BIMTEK PEMBAHASAN E-REVIU DAN STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP)
75	BIMTEK IMPLEMENTASI KEBIJAKAN E-GOVERNMET DAN TRANSAKSI NON TUNAI PADA PENGELOLAAN KEUANGAN SKPD
76	BIMTEK TATA CARA PENYUSUNAN DAN PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN SESUAI SAP MENUJU OPINI WTP.
77	BIMTEK PELAKSANAAN TRANSAKSI NON TUNAI MENUJU PENGELOLAAN KEUANGAN YANG TRANSPARAN DAN PENATAUSAHAAN ADMINISTRASI PENGELOLAAN KEUANGAN.
78	BIMTEK REKONSILIASI DAN VERIFIKASI TERHADAP LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA OPD/SKPD
79	BIMTEK TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB BAGI BENDAHARA PENGELUARAN DAN PENERIMAAN SERTA PENYAMPAINNYA
80	BIMTEK PENYUSUNAN LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP) DAN LAPORANPENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH (LPPD).
81	BIMTEK TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH SERTA TAHAPAN DAN TATA CARA PENYUSUNAN RENSTRA SKPD/OPD.
82	BIMTEK ROSEDUR ANALISIS DALAM LAPORAN KEUANGAN DAERAH/OPD
83	BIMTEK PEDOMAN PENYUSUNAN DAN PENGENDALIAN RENSTRA DAN RENJA SKPD/OPD
84	BIMTEK TATA CARA PENYUSUNAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI RKPD – RKA SKPD
85	BIMTEK PENATAUSAHAAN DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH LINGKUP OPD/ SKPD.
86	BIMTEK DASAR-DASAR PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENGELOLAAN MANAJEMEN ASET DAERAH YANG EFEKTIF.
87	BIMTEK INDIKATOR KINERJA UTAMA , PERENCANAAN DAN KEUANGAN SERTA KEWAJIBAN PERPAJAKAN BAGI BENDAHARA INSTANSI PEMERINTAH.
88	BIMTEK IMPLEMENTASI KEBIJAKAN E-GOVERNMET DAN TRANSAKSI NON TUNAI PADA PENGELOLAAN KEUANGAN SKPD
89	BIMTEK PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN BAGI PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN, BENDAHARA PENGELUARAN, BENDAHARA PENERIMAAN OPD/SKPD
90	BIMTEK MENYUSUN DAN MENYAJIKAN LKPJ DAN LKPD MENJADI LAPORAN PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DAERAH YANG AKUNTABEL DAN PROFESIONAL.
91	BIMTEK IMPLEMENTASI KEBIJAKAN E-GOVERNMENT PADA PEMERINTAH DAERAH UNTUK PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH.
92	BIMTEK PENGELOLAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK)
93	BIMTEK TATA CARA PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DAN PROSES AKUNTANSI BAGI PEJABAT PPK DAN BENDAHARAWAN SKPD.
94	BIMTEK STANDARISASI PEMERIKSAAN KEUANGAN NEGARA (SPKN)
95	BIMTEK PENYUSUNAN KUA PPAS DAN RKA SKPD.
96	BIMTEK PEDOMAN PENYUSUNAN SAKIP-AKIP & LAKIP SERTA PENYUSUNAN RENSTRA DAN RENJA SOPD.
97	BIMTEK SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) DAN PENYUSUNAN LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP).
98	BIMTEK SISTEM INFORMASI PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH (SIPKD).
99	BIMTEK TATA CARA PENERAPAN SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH DAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN SEBAGAI WUJUD REFORMASI KEUANGAN DAERAH.
100	BIMTEK SISDUR PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN PADA SKPD, SKPKD SERTA MEKANISME PENYUSUNAN RPJMD, RPJPD, RESTRA-SKPD.
101	BIMTEK IMPLEMENTASI TRANSAKSI NON TUNAI DALAM RANGKA PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SERTA PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI.
102	BIMTEK TATA CARA PENGELOLAAN TRANSAKSI KEUANGAN OLEH BENDAHARA PENGELUARAN UP,GU,TU DENGAN PENYAJIAN LAPORAN DENGAN SISTEM AKRUAL
103	BIMTEK STRATEGI PENYUSUNAN DAN PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN DAERAH BERBASIS AKRUAL
104	BIMTEK PENYUSUNAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN UP, GU PADA SKPD
105	BIMTEK PENILAIAN MATURITAS SPIP DAN AUDIT INVESTIGASI PERHITUNGAN KERUGIAN NEGARA
106	BIMTEK TATA CARA PENGANGGARAN, PENATAUSAHAAN, DAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN DANA PERJALANAN DINAS SISTEM AT COST.
107	BIMTEK PENGELOLAAN DAN PERTANGGUNG JAWABAN DANA ALOKASI UMUM DAN MEKANISME PENGALOKASIAN ANGGARAN TRANSFER KE DAERAH.
108	BIMTEK PELAYANAN PRIMA SERTA PERENCANAAN ANGGARAN BERBASIS ELEKTRONIK.
109	BIMTEK ANALISA PENYUSUNAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN RKPD, KUA,PPAS, RENJA, RKA DAN RAPBD BERBASIS KINERJA.
110	BIMTEK STANDAR UMUM PELAKSANAAN DAN PELAPORAN PEMERIKSAAN KEUANGAN, PEMERIKSAAN KINERJA DAN PEMERIKSAAN DENGAN TUJUAN TERTENTU
111	BIMTEK PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN OPD SESUAI SAP MENUJU WTP DAN IMPLEMENTASI E-KINERJA UNTUK PEMBAYARAN TUKIN ASN
112	BIMTEK PERMENDAGRI NO.14 TAHUN 2025 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN APBD 2026
113	BIMTEK PRAKTEK APLIKASI PENATAUSAHAAN SIPD RI DAN APLIKASI SAKTI UNTUK PENGELOLAAN APBN
114	BIMTEK PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA (SDM) INSPEKTORAT DALAM MELAKSANAKAN AUDIT KINERJA
115	BIMTEK PELAKSANAAN TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DAN TUNTUTAN GANTI RUGI (TP -TGR) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH
116	BIMTEK IMPLEMENTASI KLASIFIKASI KODEFIKASI DAN NOMENKLATUR PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN KEUANGAN DAERAHIMPLEMENTASI POLA PENGELOLAAN KEUANGAN BLUD
117	BIMTEK HUBUNGAN KEUANGAN ANTARA PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH
118	BIMTEK PENATAUSAHAAN KEUANGAN SKPD DAN PENGELOLAAN PROGRAM KEGIATAN
119	BIMTEK PENYUSUNAN DAN PENYAMPAIAN LAPORAN KEUANGAN MELALUI APLIKASI (SISKA)
120	BIMTEK KOMPETENSI SATUAN KERJA PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH (SKPKD)
121	BIMTEK ETIKA DAN TANGGUNG JAWAB HUKUM BENDAHARA
122	BIMTEK PENGELOLAAN KAS DAN REKENING BENDAHARA PENGELUARAN SESUAI PERMENDAGRI TERBARU
123	BIMTEK ADMINISTRASI KEUANGAN DAN PERENCANAAN BAGI PENGGUNA ANGGARAN (PA), PPTK, PPK DAN BENDAHARA
124	BIMTEK STANDARISASI PEMERIKSAAN KEUANGAN NEGARA ( SPKN )
125	BIMTEK VERIFIKASI DAN REKONSILIASI LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA
126	BIMTEK STRATEGI MENGAHADAPI AUDIT DALAM PENYUSUNAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGELOLAAN KEUANGAN BERDASARKAN STANDAR AKUTANSI PEMERINTAH (SAP) SERTA TEKNIS SISTEM PENATAUSAHAAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN.
127	BIMTEK PERMENDAGRI NO 14 TAHUN 2025 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN APBD TAHUN 2026 TERBARU