BIMTEK KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

MATERI BIMTEK 2026

BIDANG KESATUAN BANGSA DAN POLITIK :

Kesbangpol adalah mata dan telinga perintah pusat dan kepala daerah untuk mencari solusi dan antisipasi masalah-masalah di daerah.

Salah satu permasalahan bangsa adalah semakin menguatnya pemikiran sectorial, pemikiran yang terkotak-kotak sehingga cenderung mengabaikan kepentingan nasional. Selain itu gerakan radikalisme dalam wilayah Indonesia berpotensi mngancam keamanan, ketertiban serta keutuhan NKRI.

Oleh karena itu diperlukan peningkatan kewaspadaan dini aparatur pemerintahan dan masyarakat yang mampu mendeteksi berbagai bentuk ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan pada seluruh bidang kehidupan, sehingga berbagai dimensi permasalahan berkembang dapat diantisipasi sedini mungkin dalam rangka menciptakan kondisi yang mantap demi kelancaran pembangunan nasional.

Penyajian Materi Akan di Sampaikan Oleh Narasumber/Pengajar Yang Berpengalaman dan Memiliki Kompetensi sesuai subtansi Bimtek :

1	BIMTEK ANTISIPASI DAN PENGELOLAAN KONFLIK SOSIAL DAN PUBLIK BAGI APARATUR PEMERINTAH
2	BIMTEK MEKANISME PENANGANAN PELANGGARAN HAM BAGI APARATUR PEMERINTAH
3	BIMTEK MEMBANGUN HARMONI SOSIAL DAN PARTISIPASI POLITIK YANG INKLUSIF.
4	BIMTEK MEMBEKALI APARATUR DALAM MENGANTISIPASI ANCAMAN, TANTANGAN, HAMBATAN, DAN GANGGUAN (ATHG).
5	BIMTEK ANTISIPASI, PENCEGAHAN RADIKALISME, EKSTREMISME, DAN PENANGANAN KONFLIK SOSIAL.
6	BIMTEK PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN AKTIVITAS ORMAS.
7	BIMTEK SOSIALISASI REGULASI PEMILU, BANTUAN KEUANGAN PARPOL.
8	BIMTEK PENYUSUNAN SKP, PENINGKATAN KAPASITAS SDM KESBANGPOL.
9	BIMTEK PENGGUNAAN SISTEM INFORMASI KESBANGPOL.
10	BIMTEK PENGELOLAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BANTUAN KEUANGAN BAGI PARTAI POLITIK
11	BIMTEK PENANGANAN KONFLIK SOSIAL DALAM RANGKA PILKADA.
12	BIMTEK PERAN KESBANGPOL DALAM MEWUJUDKAN PERSATUAN DAN KESATUAN BANGSA
13	BIMTEK SOSIALISASI PEMILU SERENTAK BERDASARKAN UNDANG-UNDANGNOMOR 7 TAHUN 2017.
14	BIMTEK PEMANTAPAN KESADARAN BELA NEGARA BAGI MASYARAKAT DAN APARATUR PEMERINTAH.
15	BIMTEK KEWASPADAAN DINI BAGI APARATUR PEMERINTAHAN DALAM MENGHADAPI POTENSI ANCAMAN.
16	BIMTEK PERMENDAGRI NOMOR 78 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 36 TAHUN 2018 TENTANG TATA CARA PENGHITUNGAN, PENGANGGARAN DALAM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH, DAN TERTIB ADMINISTRASI PENGAJUAN, PENYALURAN, DAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK.
17	BIMTEK TATA CARA PENGHITUNGAN, PENGANGGARAN DALAM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH, DAN TERTIB ADMINISTRASI PENGAJUAN, PENYALURAN, DAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK SESUAI PERMENDAGRI NOMOR 36 TAHUN 2018.
18	BIMTEK PENGUATAN PERAN KESBANGPOL DALAM STABILITAS POLITIK DAN KETAHANAN NASIONAL
19	BIMTEK KONSEP KETAHANAN NASIONAL DAN ANCAMAN TERHADAP KEUTUHAN NEGARA.
20	STRATEGI PENCEGAHAN KONFLIK POLITIK DAN SOSIAL DI TINGKAT DAERAH.
21	BIMTEK ANALISIS DAN PEMANTAUAN SITUASI POLITIK SERTA PENGAMBILAN KEBIJAKAN.
22	BIMTEK METODE KOMUNIKASI, MEDIASI, DAN DIALOG SOSIAL UNTUK MEREDAM POTENSI KONFLIK.
23	BIMTEK SINERGI KESBANGPOL DENGAN APARAT PENEGAK HUKUM DAN LEMBAGA TERKAIT.
24	BIMTEK PENERAPAN TEKNOLOGI INFORMASI DALAM MENINGKATKAN KEWASPADAAN POLITIK.
25	BIMTEK PERAN KESBANGPOL DALAM MENDUKUNG PROGRAM PEMBANGUNAN NASIONAL YANG BERKELANJUTAN.
26	BIMTEK PENGELOLAAN KRISIS DAN PENANGANAN INSIDEN SOSIAL-POLITIK SECARA CEPAT DAN TEPAT.
27	BIMTEK STUDI KASUS DAN SIMULASI PENGUATAN PERAN KESBANGPOL DALAM STABILITAS POLITIK.
28	BIMTEK PENGADMINISTRASI BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK KEPADA PENGURUS DAN TENAGA ADMINISTRASI PARTAI POLITIK